Skip navigation


BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  Latar belakang

Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. kehidupan politik di Indonesia berubah drastis. Gerakan reformasi 1998 tidak saja berhasil menumbangkan penguasa Orde Baru, tetapi juga telah menghancurkan peranan Pancasila terhadap nilai-nilai sosial-budaya bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila tampak meredup dari wacana publik, seiring kebebasan politik dalam orde reformasi. Kebangkitan dan maraknya ideologi lain yang dikembangkan oleh partai ataupun organisasi massa membuat posisi Pancasila seolah terbenam jauh dari ambang ingatan.

Di masa Orde Baru, Pancasila tidak saja sebagai dasar negara, sebagai falsafah hidup berbangsa, tetapi lebih jauh dipertandingkan dan digunakan untuk menekan perbedaan. Ia menjadi alat represi ideologi politik dan memberangus lawan politik di pentas publik. Skrining ideologi mulai dari partai politik, organisasi massa, hingga ke urusan pribadi menjadi fenomena yang mencolok selama kekuasaan Orde Baru, terlebih lagi setelah pada tahun 1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Pada saat ini banyak tokoh dan elit politik yang kurang memahami filsafat hidup serta pandangan hidup bangsa terhadap  Pancasila, namun mereka pura-pura mengetahui. Sehingga mengakibatkan dalam proses reformasi dapat diartikan kebebasan dalam memilih idiologi di negara kita. Kebebasan memilih ideologi ini sebenarnya dapat berdampak negatif terhadap masyarakat.

1.2  Permasalahan

Dari uraian diatas ditemui suatu permasalahan yaitu: bagaimana nilai-nilai  Ideologi Pancasila di era reformasi saat ini ?

1.3  Kerangka Teori

a. Nilai – nilai

Menurut Dictionary of Sosiology and Related Sciences (Pendidikan Pancasila, Kaelan, 2004 : 87) dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang bisa dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, (The believed capacity of any object to statisly a human desire). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri.

Max Sceler Sciences (Pendidikan Pancasila, Kaelan, 2004 : 88) mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai – nilai itu secara senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan yaitu ;

1.      Nilai-nilai kenikmatan : dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakkan  dan tidak mengenakkan (die Wetreihe des Angenehmen und Unangehmen), yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak.

2.      Nilai-nilai kehidupan : dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai penting bagi kehidupan (Werte des vitalen Fuhlens) misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, kesejahteraan umum.

3.      Nilai-nilai kejiwaan : dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (geistige werte) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.

4.      Nilai-nilai kerohanian : dalam tingkat ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci dan tak suci (wermodalitat des Heiligen ung Unheiligen). Nilai – nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

b. Ideologi

 

Istilah ideologi untuk pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf perancis bernama Antoine Destutt de Tracy (1796) sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar kearah masa depan. Ideologi adalah ilmu, seperti juga biologi, psikologi, fisika, dan matematika. Namun, dalam perkembangannya ideologi bergeser dari semacam ilmu menjadi suatu paham atau doktrin.

Ideologi  secara etimologis terdiri atas dua asal kata, yaitu idea dan logo. Idea memiliki arti gagasan atau cita-cita, jua pandangan, sedangkan logos diartikan dengan ilmu ataupun ratio. Ideologi dapat diartikan cita-cita atau pandangan yang berdasarkan kepada ratio, sedangkan ideologi suatu bangsa adalah ideoloi yan mendukung ercapainya tujuan hidup atau tujuan nasional suatu bangsa.

c. Pacasila

Menurut Muhammad Yamin (Pendidikan Pancasila, Kaelan, 2004 : 21) Pancasila memiliki 2 macam arti secara leksikal yaitu ;

“panca” atinya “lima”

“syila” vocal i pendek atinya “batu sendi”,” atau “dasar”.

“syiila” vocal i panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh”.

Menurut Kirdi Dipoyudo dalam buku Pancasila, arti dan pelaksanaannya. Pancasila merupakan sebagai pandangan hidup dan moral bangsa Indonesia, sebagai falsafah bangsa Indonesia ataupun ideologi nasional yang bermuatkan nilai-nilai yang menjadi norma-norma atau pedoman tingkah laku bangsa Indonesia dalam segala bidang adalah merupakan inti dari nilai kebudayaan bangsa dan negara Indonesia. Dalam GBHN 1978 dikatakan bahwa bentuk bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan pribadi manusia Indonesia harus benar benar menunjukan nilai-nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila (Kirdi Dipoyudo,70;1978). Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup, falsafah negara ataupun ideologi bangsa Indonesia yang nilai-nilai moralnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi nilai-nilai dari kebudayaan masyarakat.

d. Reformasi

Reformasi  berasal dari kata “reformation” dengan kata dasar “reform” yang memiliki arti perbaikan, pembaharuan, memperbaiki dan menjadi lebih baik (Kamus Inggris-Indonesia, An English-Indonesia Dictionary, oleh John M. Echol dan Hasan Sahdily 2003)

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Fundamental Negara.

Di zaman reformasi ini, kita perlu mengetahui kembali betapa besar peranan Pancasila bagi negara kita. Kita tidak boleh melupakan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, karena nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun pembukaan UUD 1945 yang didalamnya memuat nilai-nilai Pancasila mengandung empat pokok pikiran yang bilamana dianalisis yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan derivasi atau penjabaran dan nilai-nilai Pancasila.

Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indoneia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga.

Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran sila ke lima.

Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkaudalatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat  hal ini sebagai penjabaran sila ke empat.

Pokok pikiran ke empat menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap semua agama dalam pegaulan hidup negara. Hal ini penjabaran sila pertama dan sila kedua.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran ke empat tersebut. Tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Pokok pikiran ini sebagai dasar fundamental dan pendirian negara, yang realisasinya berikutnya perlu diwujudkan dan dijelmakan lebih lanjut dalam pasal UUD 1945. Dengan perkataan lain bahwa dalam penjabaran sila-sila Pancasila dalam peraturan perudang-undangan bukanlah secara langsung dari sila-sila Pancasila melalui pembukaan UUD 1945. Empat  pokok dokongkritasikan dalam pasal-pasal UUD 1945. Selanjutnya   dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan serta hukum positif di bawahnya.

2.2  Pancasila Sebagai Ideologi Yang Reformasi, Dinamis dan Terbuka.

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformasi, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senatiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan  dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan di dalamnya, namun mengekspilitkan wawasannya secara lebih konkrit, sehingga memiliki kemampuan yang reformasi untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa  perkembangan seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek serta zaman.

Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah sehingga tidak langsung bersifat operasional, oleh karena itu  setiap hari harus dieksplisitkan. Ekspilitasi dilakukan dengan menghadapkannya pada berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi  yang rasional sehingga terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional  (Soeryanto, 1991:59). Sebagai suatu contoh keterbukaan ideologi Pancasila antara lain dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat berkumpul sekarang terdapat 38 partai politik, dalam kaitan dengan ekonomi (misalnya ekonomi kerakyatan), demikian pula dengan kaitannya dengan pendidikan, hukum, kebudayaan, iptek, hankam dan bidang lainnya.

Berdasarkan dimensi yang memiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka sifat ideologi Pancasila tidak bersifat utopis yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Demikian pula ideologi Pancasila bukanlah merupakan doktrin belaka yang bersifat tertutup yang merupakan norma-norma yang beku, melainkan disamping memiliki idealisme, Pancasila juga bersifat nyata dan reformasi yang mampu melakukan perubahan. Akhirnya Pancasila juga bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis  yang hanya menekankan segi praktis-praktis belaka tanpa adanya aspek idealisme, maka ideologi Pancasila  yang bersifat terbuka pada hakikatnya, nilai-nilai dasar (hakikat sila-sila Pancasila)  yang bersifat universal dan tetap, adapun penjabaran dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis reformasi yang senantiasa mampu melakukan perubahan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat.

2.3  Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi.

Sebagai suatu paradigma reformasi, Pancasila merupakan model atau pola berpikir yang mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa. Yang menjadi paradigma justru sila-silanya karena sila-sila tesebut mengandung sejumlah nilai yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi.

Pancasila sebagai paradigma juga berada pada posisi pembangunan nasional yang meliputi segenap bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan pertahanan dan keamanan, juga di bidang ilmu pengetahuan  dan teknologi serta hukum dan hak asasi manusia, disamping yang lain.

Di bidang politik, Pancasila menjadi kerangka acuan, kerangka proses, dan kerangka arah tujuan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan dalam rangka melakukan pembangunan politik. Pancasila juga melakukan pemikiran, gagasan, konsep, evaluasi, serta tindakan lanjut bagi bidang politik kenegaraan. Pencasila juga merupakan landasan dan dasar negara,  dengan dijiwai oleh nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (politik demokrasi)

Dalam paradigma pembangunan nasional bidang ekonomi, pemerintah harus mengarah lebih memperhatikan kepentingan rakyat, karena sifat perekonomian harus sesuai dengan ekonomi kerakyatan. Untuk melindungi kepentingan rakyat sesungguhnya, perlu pihak pemerintah mengendalikan perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya secara keseluruhan, seperti amanat pasal 33, UUD 45.

Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus bisa tidak menempatkan pada posisi yang  bertentangan antara iptek dan Pancasila dan justru keduanya harus saling mendukung sehingga tiada Pancasila tanpa krisis iptek, dan tiada iptek tanpa disadari maupun diarahkan oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Pembangunan bidang kebudayaan, harus dilandasi dengan berpikir tentang masalah peraturan dan kesatuan bangsa. Negara harus menjalankan pemerintahan yang serba efektif, harus menghilangkan mental birokrasi, serta mau menbangun sitem budaya dalam hal norma maupun pengembangan iptek, dengan melakukan  pemberdayaan kebudayaan lokal guna memfungsikan etos budaya bangsa yang majemuk.

Dalam paradigma pembangunan nasional di bidang hukum dan HAM, tidak lain adalah pelaksanaan tanggungjawab pemerintah serta penyelenggara negara harus bisa mengarahkan rakyat untuk dapat mengatur dirinya dalam melaksanakan kebebasan, kebersamaan, cita-cita supremasi hukum, dan ketundukan hukum.

Pembangunan nasional bidang sosial masyarakat adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat madani atau civil society. Untuk itu diperlukan suatu sikap dan budaya demokratis karena demokrasi pancasila sesungguhnya adalah sistem berpikir dan bertindak atas dasar kedaulatan dan kekuasaan rakyat.

Paradigma pembangunan bidang pertahanan dan keamanan telah menunjukkan kemajuan yang mengedepankan melaui agenda-agenda pembaharuan, mengingat TNI sebagai bagian integral bangsa Indonesia senantiasa memegang teguh jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional berperan serta mewujudkan keadaan aman dan rasa aman masyarakat, sesuai perannya sebagai alat petahanan NKRI. TNI sebagai bagian dari rakyat berjuang bersama rakyat, senantiasa menggugah kepedulian TNI untuk mendorong terwujudnya kehidupan demokrasi, juga terwujudnya hubungan sipil militer yang sehat dan persatuan kesatuan bangsa melalui pemikiran, pandangan, dan langkah-langkah reformasi internal ini.

BAB III

PENUTUP

 

3.1    Kesimpulan.

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ternyata mampu mengikuti perkembangan zaman. Hal bisa kita lihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. karena ideologi Pancasila bukanlah merupakan doktrin belaka yang bersifat tertutup yang merupakan norma-norma yang beku, melainkan disamping memiliki idealisme, Pancasila juga bersifat nyata dan reformasi yang mampu melakukan perubahan. Pancasila sebagai paradigma juga berada pada posisi pembangunan nasional yang meliputi segenap bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan pertahanan dan keamanan, juga di bidang ilmu pengetahuan  dan teknologi serta hukum dan HAM.

3.2    Saran

Kerena Pancasila adalah dasar negara dan dasar hukum, sebaiknya nilai-nilai ideologi Pancasila terus disosialisasikan melalui Penataran P4 secara mendasar. Mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Pancasila harus dijaga, diterapkan, dipertahankan dan dilaksanakan sesuai dengan makna dan isi yang terkandung di dalamnya. Jangan nilai-nilai ideologi Pancasila tersebut hilang atau lapuk dimakan zaman.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Kailan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma, 2004.

Kirdi Dipoyudo. Pancasila  arti dan pelaksanaannya. Jakarta : CSIS,1978.

Koendjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : Rineka Cipta, 1990.

Sunarto. Diktat Pancasila. Jakarta : STIA-LAN.

UUD 1945, Hasil dan Proses Amandemen Pertama-Keempat (1999-2002),Eska Media, Jakarta

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: